Perbaikan sistem; melanjutkan dari visi tanpa eksekusi yang tepat,
Menurut penelitian Gardner (2010, h.2), kalau guru memperoleh pelatihan yang tepat dan efektif terkait assesment, maka penilaian guru akan jauh lebih nyata dan valid dibandingkan ujian eksternal manapun. Pertanyaannya, apakah pemerintah telah melatih guru-guru di Indonesia untuk bisa menjalankan bervarasi bentuk assessment untuk menilai siswa? (bentuk dari perbaikan sistem)
Negara-negara dengan kualitas pendidikan baik sudah banyak yang meninggalkan paradigma yang menekankan evaluasi terhadap siswa jauh lebih penting ketimbang evaluasi terhadap sistem. Sistemlah yang perlu diperbaiki terlebih dahulu sebelum mengevaluasi siswa. Hal itu seperti diungkapkan di dalam sebuah program TV mengenai pendidikan di Swedia (Early Years – Teachers TV), "In our curriculum it says that it is not the children we should evaluate. It is processes in school. How we do things. We should evaluate that. But not the child, which is a big different"(Dalam kurikulum dinyatakan bahwa bukan siswa atau anak-anak yang harus di evaluasi. Ini adalah proses di sekolah. Bagaimana kita melakukan sesuatu. Kita harus mengevaluasi sistem. Bukan siswa atau anak, yang merupakan masalah dengan perbedaan yang besar).
Finlandia, negara dengan kualitas pendidikan terbaik di dunia, pun memiliki paradigma yang sama terhadap ujian. Ujian eksternal hanya digunakan untuk melakukan evaluasi sistem secara keseluruhan (OECD, 2011, h.123). Lalu, apakah sistem yang dirancang oleh pemerintah kita berfungsi dengan baik?
Ada begitu banyak pekerjaan rumah (PR) yang tidak dapat dilakukan oleh pemerintah dengan baik, yaitu memastikan semua guru berkualitas dengan menciptakan sistem peningkatan profesi guru yang baik, memastikan semua siswa di Indonesia terakses dengan sumber informasi yang memadai sehingga memudahkan mereka belajar, memastikan tidak ada sekolah kekurangan guru, serta juga mengevaluasi sistem pendidikan nasional secara keseluruhan.
Sebaliknya, saat ini, meskipun banyak PR belum diselesaikan, pemerintah tetap berperan besar dalam menentukan kelulusan siswa. Padahal, kalaupun ada sejumlah siswa tidak lulus ujian, kesalahannya belum tentu kesalahan siswa, tetapi kesalahan sistem.
Sumber : Dhitta Puti Sarasvati (Direktur Program Ikatan Guru Indonesia)
Menurut penelitian Gardner (2010, h.2), kalau guru memperoleh pelatihan yang tepat dan efektif terkait assesment, maka penilaian guru akan jauh lebih nyata dan valid dibandingkan ujian eksternal manapun. Pertanyaannya, apakah pemerintah telah melatih guru-guru di Indonesia untuk bisa menjalankan bervarasi bentuk assessment untuk menilai siswa? (bentuk dari perbaikan sistem)
Negara-negara dengan kualitas pendidikan baik sudah banyak yang meninggalkan paradigma yang menekankan evaluasi terhadap siswa jauh lebih penting ketimbang evaluasi terhadap sistem. Sistemlah yang perlu diperbaiki terlebih dahulu sebelum mengevaluasi siswa. Hal itu seperti diungkapkan di dalam sebuah program TV mengenai pendidikan di Swedia (Early Years – Teachers TV), "In our curriculum it says that it is not the children we should evaluate. It is processes in school. How we do things. We should evaluate that. But not the child, which is a big different"(Dalam kurikulum dinyatakan bahwa bukan siswa atau anak-anak yang harus di evaluasi. Ini adalah proses di sekolah. Bagaimana kita melakukan sesuatu. Kita harus mengevaluasi sistem. Bukan siswa atau anak, yang merupakan masalah dengan perbedaan yang besar).
Finlandia, negara dengan kualitas pendidikan terbaik di dunia, pun memiliki paradigma yang sama terhadap ujian. Ujian eksternal hanya digunakan untuk melakukan evaluasi sistem secara keseluruhan (OECD, 2011, h.123). Lalu, apakah sistem yang dirancang oleh pemerintah kita berfungsi dengan baik?
Ada begitu banyak pekerjaan rumah (PR) yang tidak dapat dilakukan oleh pemerintah dengan baik, yaitu memastikan semua guru berkualitas dengan menciptakan sistem peningkatan profesi guru yang baik, memastikan semua siswa di Indonesia terakses dengan sumber informasi yang memadai sehingga memudahkan mereka belajar, memastikan tidak ada sekolah kekurangan guru, serta juga mengevaluasi sistem pendidikan nasional secara keseluruhan.
Sebaliknya, saat ini, meskipun banyak PR belum diselesaikan, pemerintah tetap berperan besar dalam menentukan kelulusan siswa. Padahal, kalaupun ada sejumlah siswa tidak lulus ujian, kesalahannya belum tentu kesalahan siswa, tetapi kesalahan sistem.
Sumber : Dhitta Puti Sarasvati (Direktur Program Ikatan Guru Indonesia)
Perbaikan sistem, perbaikan sdm guru. Begitukan pak guru?
BalasHapusMemang salah besar menilai dari pribadi siswa.
semoga UAN tahun ini adalah yang terakhir mba ^_^
BalasHapusmemang kenapa harus UAN tahun ini yg terakhir? hihihi belum mengerti danjarang mengikuti soalnya anakky belum SD jadi ga tau
BalasHapusBenar, saya juga tidak mengerti mengapa tidak perlu ada uan lagi. Maaf, kami berdua jauh dari kelas kecuali mengantar anak ke TK.
BalasHapusDengan maksud adalah sistem, walau sekarang ada perubahan 60:40, tapi tetap dirasa belum pas, Untuk standarisasi pemerintah tidak perlu terlalu jauh mencampuri kelulusan, karena yang paling paham adalah pihak sekolah pada siswanya.
BalasHapusterimakasih pada @lidya dan @ Susindra ^_^ atas responnya..happy blogging ya..